banner
SEKILAS INFO

List Pengaduan

TOTAL 5
  • SATPOL PP PEMKAB MADIUN LOYO

    Sabtu, 25 April 2015 | 11:38 JEFRI AHMADIYAH MADIUN 081217xxxxx Satpol PP Kab Madiun 0

    Dalam pelaksanaan SK Bupati Madiun No.188.45/723/KPTS/402.031/2014, Tentang Pemberhentian sementara Kades Tawangrejo, Kec.Gemarang, Kab.Madiun, Prop.Jawa Timur, Satpol PP Pemkab Madiun terkesan loyo dan ada indikasi bermain dengan pelaku. Hal ini terlihat dari beberapa pembangkangan yang sering di lakukan oleh Kades Tawangrejo, Gemarang yang telah diberhentikan sementara oleh Bupati, namun pada kenyataanya masih bertugas, memakai seragam dinas komplit, membuat surat menggunakan kop desa beserta stempelnya, sehingga membuat rancu sistem pemerintahan desa , masyarakat menjadi resah, bingung, terjadi dualisme kepemimpinan dan legalitas dari surat tersebut siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan hukum. Oleh karena itu, mohon dengan sangat Ka. Satpol PP segera menyikapi dan berbuat tegas, sebelum terjadi imbas yang lebih jauh, yang mengarah pada pertikaian antar pendukung dan perkelahian masa, atas ketidakpastian situasi ini. Kerjasama semua pihak untuk segera menerapkan SK Bupati Madiun sangat di perlukan. Atau memang ini sebuah sandiwara yang telah tersistem yang merupakan pula bagian dari skenario busuk untuk tetap melindungi kesalahan? Semoga saja tidak.


    Tanggapan

  • permohonan

    Jumat, 21 November 2014 | 14:23 agus farid MALANG 085815xxxxx Satpol PP 1

    Assalamu alaikum. selamat siang saya agus dari kalipare. Ingin bergabung menjadi anggota satpol pp. Mphon petunjuknya


    Tanggapan

    SATPOL PP, Pendaftaran bisa melalui jalur CPNS Pemprov Jatim / Pemkab / Pemkot seperti bulan September kemarin atau melalui rekrutmen tenaga bantu/honorer . Untuk rekrutmen, anda bisa menanyakan langsung ke Kantor Satpol PP Kabupaten/Kota Malang. Alamat dan telepon bisa dilihat di menu Kab/Kota website Satpol PP Prov Jatim.

  • keluhan

    Kamis, 5 Juni 2014 | 20:50 herman felani MALANG 085708xxxxx Satpol PP Kota Malang 1

    saya ingin bertanya mengenai ijin pendampingan satpol pp kota malang.. apa benar kita harus menanggung biaya bensin dan uang lembur serta uang makan dinas satpol pp terkait ketika kita meminta pangamanan satpol pp..dimana tgl 4-06-2014 saya beserta rekan2 mahasiswa meminta pendampingan kepada dinas satpol pp kota malang untuk kegiatan bersih paku dan bener ato sejenisnya yang tidak berguna dan menempel dipohon disekitar kota malang yg berdampak terhadap kerusakan pohon tersebut ..hal ini berkaitan dengan kegiatan kita bersaman dengan hari lingkungan hidup..dan tanggapan dari dinas satpol pp kota malang sendiri kurang antusias dimana kita harus menyesuainkan jadwal mereka,dan tanggapan satpol pp kota malang kepada kita mereka berkata mereka bukan pembantu kita..padahl kita hanya ingin membantu membersihkan kota malang dan ikut menjaga kebersihan kota malang sendiri..jadi tolong tanggapan dari komentar saya ini..mohon penjelasannya..terima kasih..


    Tanggapan

    SATPOL PP KOTA MALANG, Untuk menanggung biaya bensin dan uang lembur serta uang makan itu tidak dibenarkan. Selanjutnya diharap Saudara membuat surat resmi kepada Kepala Daerah dgn tembusan Kasatpol PP Kota Malang dan Dinas Kebersihan/Pertamanan Kota Malang

  • Hidup bermasyarakat

    Selasa, 11 Februari 2014 | 16:01 Ridwan Malik KABUPATEN KEDIRI 081232xxxxx - 1

    Orang tua saya tinggal disamping Masjid Wakaf, tetapi masjid tersebut ditembok semua, padahal wakaf tersebut adalah dari kakek saya, setelah kakek meninggal akses jalan menuju ke rumah saya terhalang oleh pagar tembok, padahal masjid adalah fasilitas umum, seharusnya kalo mau membuat pagar itu harus ada musyawarah Desa, herannya perangkat desa koq tidak bisa berbuat apa-apa? Orang tua saya juga tidak dilibatkan dalam pembuatan pagar tembok tersebut, apakah tidakan tersebut dibenarkan menurut hukum???padahal kami perlu jalan untuk lewat kendaraan.


    Tanggapan

    SATPOL PP PROV. JATIM, Untuk hal seperti ini, kami tidak berkompeten lebih baiknya anda konsultasi dgn ulama dan Lembaga Bantuan Hukum. Namun jika kami boleh memberi pandangan, apakah pembangunan tembok tsb melanggar batas perjanjian tanah wakaf ? Bila iya laporkan ke pengurus desa / kelurahan tapi alangkah baiknya dimusyawarahkan dgn pengelola wakaf. Semoga ini bisa membantu.

  • PENJUAL KASET MERESAHKAN

    Kamis, 14 November 2013 | 15:04 sutarji KEDIRI 085853xxxxx Satpol PP Kabupaten Kediri 1

    tolong untuk satpol pp kab kediri untuk menertibkan penjual kaset vcd lagi di dekat pegadean yang buka setiap sore hari,saya sungguh terganggu dengan suara volume sound yang kencang sampe saya melihatatv tidak bisa mendengarkan suara tv saya d rumah,tolong di tindak pak


    Tanggapan

    SATPOL PP PROV JATIM, Terima kasih atas informasinya, namun lebih baik Saudara mengadukan/menginformasikan masalah gangguan ketertiban umum ini ke Satpol PP Kabupaten Kediri dgn alamat Jl Soekarno Hatta No 1 Telp (0354) 689901-05 eks 171.